nusakini.com-- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta kepada seluruh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan koordinasi dalam sistem pengawasan. Jangan sampai, akibat banyaknya pengawas intern saling bertentangan dalam melakukan pengawasan. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat koordinasi APIP Tahun 2016 dengan tema "Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional" di kantor BPKP Jakarta, Selasa (23/8).  

• Peranan APIP Dinilai Mampu Kurangi Korupsi Daerah
• Perkuat Peran APIP, Kemendagri Terus Matangkan Revisi PP Nomor 18 Tahun 2016
• Peran APIP Perlu Ditingkatkan Untuk Pengawasan Keuangan Daerah
• MoU APIP dengan Penegak Hukum Bukan untuk Melindungi Koruptor
• APIP Harus Jadi Agen Perubahan

Hadir pula dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Menteri PU Basuki Hadimulyo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BPKP Ardan Adiperdana,dan seluruh Irjen Kementerian dan Lembaga. "Saya minta seluruh pengawas internal untuk melakukan koordinasi sistem. Bukan untuk mengambil alih tugas tapi untuk mensinkronkan tugas masing-masing sehingga arahnya jelas," imbuh JK.

JK mengatakan, sistem yang baik terdiri dari empat alur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. "Tanpa sistem yang baik, pengawasan yang terlalu banyak ini akan saling bertentangan,” tegasnya. 

Wapres mengibaratkan, kalau mau membersihkan sesuatu di lantai harus menggunakan sapu yang bersih kalau sapunya kotor maka tidak akan bersih. “Walaupun tujuan kita sama, yaitu negara yang makmur tetapi harus tetap ada sistem yang dilaksanakan," demikian Wapres.(p/ab)